Terkait Vonis Bebas Mantan Bupati Kapuas Hulu Drs. A.H Tambul, Masyarakat Anggap Kejaksaan Mandul

14 Oktober 2012 06:48 0 comments Views: 213

Share this Article

Author:

WARTASIDIK, Jakarta
Selama menjabat Bupati Kapuas Hulu, Abang Haji, panggilan populernya, memang terkenal supel, familier dan merakyat. Namun di balik ketokohannya itu, diduga kuat banyak melakukan “perampokan” uang Negara alias uang rakyat. Indikasi Tipikor itu cukup kuat dengan tameng berbagai proyek fisik maupun bantuan sosial. Tak muskil apabila sang mantan bupati yang licin melebihi belut ini, berkolaborasi dengan aparat penegah hukum untuk meloloskan diri dari jeratan hukum.
Menurut Sekretaris Jenderal Lembaga Penyelidikan Pemantauan & Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI), Baroc Mardian, S.Sos, pihaknya telah menerima aduan masyarakat perihal dugaan tindak pidana korupsi dan sudah melayangkan Surat Secara Resmi Kepada Drs. Abang Haji Tambul Husin dengan Nomor Surat : 209/Lp3k-RI.Jkt/IV.06/2012, tertanggal, 08 Juni 2012. Namun sampai dengan berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban apapun kepada LP3K-RI, dimana dalam Surat Konfirmasi Indikasi “Perampokan” Uang Negara dan Rakyat yang melibatkan mantan Bupati Kapuas Hulu Drs. Abang Haji Tambul Husin. Ada sekitar 6 kasus cukup besar dengan kerugian Negara yang tidak tanggung-tanggung hingga mencapai ratusan milyar rupiah dan bahkan lebih.
Anehnya, lanjut Baroc, aparat penegak hukum di Kalimantan Barat hingga kini belum mampu menuntaskan kasus tersebut. Padahal dari sekian kasus tersebut di antaranya sudah masuk meja peradilan dan sudah ada vonis serta kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan dan ketidakberesan dalam penegakkan hukum di Kapuas Hulu khususnya, dan Kalimantan Timur pada umumnya.
Untuk itu, LP3K-RI tidak akan tinggal diam apabila ternyata institusi hukum di Kalimantan Barat, mandul atau telah tergadaikan. Kondisi seperti ini tidak bisa didiamkan atau dibiarkan dan harus segera ditangani. “Sebaiknya kasus ini ditangani langsung dari pusat. Kami dari LP3K-RI akan mendesak KPK untuk mengambil alih kasus tersebut. Sebab, penyidikan di Kalbar dinilai janggal. Kalau sudah terbukti, terlebih ada vonis dan kekuatan hukum tetap, seharusnya sudah ada terpidana,” tegas Baroc Mardian, S.Sos kepada Lapan6, Jumat ( 22/06/12) di Jakarta.
Adapun data-data kasus Tipikor yang ditengrai membelit mantan Bupati Kapuas Drs Abang Haji Tambul Husein, meliputi beberapa perkara, diantaranya: alih fungsi lahan milik KONI Kalbar yang diduga merugikan KONI sekitar Rp 640.000.000.000, APBD Kalbar tahun 2010 pagu untuk lahan sarana dan prasarana sport center dianggarkan Rp 19.000.000.000,- sedangkan harga lahan seluas 300Ha sesuai NJOP sekitar 3.000.000.000. Sedang dugaan Tipikor diatas telah dilaporkan ke Polda Kalbar oleh warga masyarakat dengan No Penerimaan Laporan Tgl 08 September 2011 diterima oleh Iptu Cucu Safiyudin,S.Sos,MH.
Laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat dari Polda Kalimantan Barat No B/206/XI/2011/Dit.Reskrim-III, isinya menyatakan bahwa masalah tersebut sedang dalam Penyelidikan TIPIKOR Bareskrim Mabes POLRI, sehingga dugaan kasus tersebut menjadi kewenangan Bareskrim Mabes POLRI.
Bagian lain dari dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kapuas Hulu, terjadi dalam beberapa paket proyek/program seperti; Pembangunan Jalan Nanga Kantuk-Nanga Silat tahun anggaran (TA) 2001-2002, anggaran Rp 11.000.000.000,- terindikasi Tipikor dengan kontraktor Mr. A PENG WNA Malaysia. Anggaran tersalur hanya Rp. 3.500.000.000,- Disamping itu, Mr.A.Peng diduga menjadi pelaku pembabatan hutan di wilayah Kapuas Hulu berbatasan dengan Malaysia, dan sekarang menjadi DPO Polda Kalbar. Masalahnya, siapa yang memberikan ijin kepada Mr.A.Peng sehingga dia bisa menjalankan usaha kayunya yang diduga Illegal dan atau tidak melalui prosedur yang benar.
Kemudian, proyek Jalan Ukit-ukit menuju Bunut Hilir TA 2002 sebesar Rp 1.500.000.000,-dikerjakan bersama Bhakti TNI, nyatanya dikerjakan oleh Mr.A.Peng up Hutan Konservasi Taman Nasional Danau Sentarum(TNDS), dengan konvensasi Penebangan Kayu. Artinya, dana Rp. 1.500.000.000 tidak digunakan untuk proyek tersebut. Proyek bertahap yang boleh dibilang gagal total yakni proyek Jalan Mangin-Nanga Bunut TA 2004, TA 2005 dan TA 2006 yang menelan anggaran sekitar Rp 5 milyar. Gilanya lagi, proyek tersebut pelaksanaannya di PL-kan kepada keluarga mantan bupati.
Sesuai data audit BPK, diduga proyek ini merugikan Negara Rp 1,751 milyar. Sebagian pihak yang terlibat sudah diadili dan terpidana, namun yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sebagai pejabat di Kabupaten Kapuas Hulu. Sedang dalam audit BPK tahun 2006 lalu juga terdapat selisih cukup besar dalam dana anggaran Perjalanan Bupati Kapuas Hulu. Pagu anggaran Perjalanan Dinas Bupati Kapuas Hulu hanya Rp. 291.580.000,- kenyataannya sebanyak 45 kali Perjalanan Dinas tahun 2006 menghabiskan anggaran Rp 580.000.000, belum lagi ditambah representasi bupati sebesar Rp 45.000.000. Total pagu anggaran TA 2006 itu harusnya hanya Rp 336.580.000, sehingga Negara dirugikan sekitar Rp 580.000.000.
SK Bupati Kapuas Hulu No 294 th 2006 tanggal 22 Desember tahun 2006 tentang belanja tidak terduga sebesar Rp 10.265.146.463, dengan 19 item proyek, bantuan untuk Tanjung Longkang diduga dikorup sebesar Rp 272.200.000. Anehnya lagi, bantuan bencana Tanjung Longkang dicairkan 7 September 2010, padahal dalam LPJ disalurkan tahun 2006. Selain dari itu ada beberapa item proyek yang diduga fiktif, dan merugikan Negara dengan jumlah yang tidak sedikit,di antaranya; Penanganan Darurat Jalan Lintas Utara Rp 4.995.995.000, Penangnan Jalan Lintas Timur Rp 2.491.505.000, Penanganan Demam Berdarah di Kuala Kapuas Rp 1.002.447.000, Hama Belalang di Kabupaten Kuala Kapuas Rp 1.020.986.500. Berdasarkan fakta di lapangan program tersebut dinyatakan tidak ada dan atau tidak jelas lokasi sera peruntukannya
Seperti diketahui, Berita Acara Bantuan Darurat yang harusnya tahun 2006 dalam laporan, kenyataannya dicairkan 7 September 2010, sekaligus dengan Pencabutan Laporan warga masyarakat pada 7 September 2010, dan kasus ini tidak ada tindak lanjutnya.
Dalam serah terima bantuan bencana tahun 2010 untuk Desa Tanjung Lokang, terekam dalam video, dan terlihat dan terlibat Sekda Kapuas Hulu, staf Sekda dan Staf Pemda Kapuas Hulu, dengan menyebut-nyebut Bupati AM Nasir (Bpt Kapuas Hulu) yang sekarang menjabat (Bupati Lay), diduga jumlah dana yang dikorup sekitar Rp 10 milyar.
Ketika proses hukum berjalan, ternyata yang divonis hanya beberapa orang oknum dengan menyisakan pemberi perintah yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Tambul Husen.
Perlu pula diselusuri, Optimalisasi Dana OTDA di antaranya melibatkan Prof.Dr Frans Magnis Suseno, yang dalam LPJ dicatat menerima honor Rp 40.000.000 dalam bantahannya Dr Frans hanya menerima Honor Rp 5.000.000. Sedang anggota DPRD Kapuas Hulu pada tahap I tahun 2001 menerima Rp 25.000.000 dan tahap II Rp 30.000.000, atunh 2002 per anggota. Kenyataan ini pun mengundang kecurigaan adanya LPJ yang fiktif, dan dapat merugikan Negara alam hal ini melalui Pemerintah Daerah Kapuas Hulu yang waktu itu dijabat oleh Drs. Abang haji Tambul Husin.

desak KPK ambil alih
Beberapa masyarakat perbatasan Lintas Utara yang membuat Surat laporan tersebut sangat kecewa, ternyata menurut masyarakat bahwa awalnya pihak kejaksaan menyarankan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak terkait. Pihak terkait tersebut yaitu salah satu staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Agus Darmanta. “Memang benar mas, kasus tersebut terindikasi fiktif, karena uang sebesar Rp.4.995.995.000,- hanya dua hari dikeluarkannya yaitu pada tanggal 24-26 Desember 2006,”cetus oknum jaksa yang sempat menangani SK Bupati tersebut.
Sesuai petunjuk Kejaksaan Negeri Putussibau, Kalbar, Ia menemui Agus Darmanta. Dari hasil pertemuan tersebut Agus Darmanta meminta untuk tidak melaporkan kasus tersebut ke tingkat atas agar tidak dilakukan proses Hukum, dan bahkan Agus Darmanta sudah menyiapkan uang sebesar Rp.50 luta. Namun sebagai warga masyarakat yang selalu dijual tidak mau menerima uang tersebut karena kami nilai uang tersebut merupakan pelecehan bagi masyarakat perbatasan. “Kami sangat kecewa, wilayah kami dan kami sebagai masyarakat selalu dijual untuk mendapatkan paket korupsi. Oleh karena itu kami masyarakat meminta kepada KPK untuk menangani Kasus ini. Dimana sepertinya oknum penegak Hukum di Kalbar lebih memilih berdiam diri dengan kasus ini karena mata dan telinga oknum penegak Hukum yang menangani kasus ini sudah terindikasi ditutupi dengan uang oleh pihak terkait.
Sementara terkait uang yang sudah disiapkan Agus Darmanta sebesar Rp 50 juta, belum lama ini Iskandar, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu mengakui bahwa pada waktu itu uang tersebut memang benar ada sebesar Rp.50 juta. Uang tersebut dari salah satu perusahaan, namun sudah dikembalikan lagi kepada perusahaan, kata Agus Darmanta,” jelas Iskandar.
Selain itu dari SK Bupati Nomor 294 Tahun 2006 Tanggal 22 Desember 2006, sebanyak 19 poin penggunakan belanja tidak tersangka Tahun anggaran 2006 yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati Kapuas Hulu Drs.H.Abang Tambul Husin (Mantan Bupati-red), dengan pagu dana sebesar Rp.9,870,502,500,-. Pada tanggal 25 September 2010 uang sebesar Rp.2.272.200,- dari jumlah keseluruhan SK Bupati 2006 sebesar Rp.9,870,502,500,- dikembalikan kepada masyarakat. Serah terima uang tersebut dilakukan di ruang Sekda Pemda Kapuas Hulu,. namun Berita Acara seolah olah dibuat pada tahun 2006 dengan Nomor : 020/ /059/SETDA/Darurat/2006 pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2006, yang ditandatangani oleh Sabinus Beji (yang menyerahkan-red) dengan jabatan pemegang Kas Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dari hasil rekaman berdurasi 4.25 menit pada tanggal 8 Agustus 2010 salah satu diduga kuat adalah suara Sekda Kapuas Hulu Ir.H.Muhammad Sukri sedang melakukan negoisasi dengan seseorang. Dalam percakapan tersebut yang diduga kuat adalah suara pejabat penting Pemda mengatakan kasus tersebut sedang berjalan di kejaksaan. Jadi, penyelesaiannya pun harus bersamaan semuanya agar kasus ini berhenti sekali, ungkap salah satu yang di duga kuat suara pejabat penting pemda tersebut. “Ironisnya lagi dalam rekaman tersebut yang terindikasi suara Sekda Kapuas Hulu Ir.H.Muhammad Sukri ada menyebutkan nama Bupati Kapuas Hulu yang sekarang (Bupati Lay-red)”.
Masyarakat perbatasan berharap pemberitaan yang dilansir melalui media cetak dan Online ini ditanggapi oleh KPK. Sehingga pihak penguasa terutama Pemkab Kapuas Hulu kedepannya bisa berbuat adil tidak membeda–bedakan masyarakatnya baik dari segi pembangunan maupun berupa bantuan secara khusus sesuai dengan peruntukan dan hak masyarakat.
Sementara itu mantan Bupati Kapuas Hulu, Drs. Abang Haji Tambul Husin mengatakan kepada media di Pontianak pekan lalu, bahwa pemberitaan dirinya masuk dalam lima pemimpin di Kalbar terseret kosupsi dinilai tidak tepat bahkan tidak berdasar. Karena dugaan penahanan dana PSDHDR Kapuas Hulu, telah diputus Mahkamah Agung bebas murni, dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach), tidak dapat diganggu gugat. Sehingga memastikan dirinya tidak ada terseret kasus dugaan korupsi.
“Kasus itu bermula sejak tahun 2005, dan diputuskan bebas murni oleh Mahkamah Agung tahun 2006. Jadi dalam putusan hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau sebelumnya, dan menyatakan Tambul Husin sebagai orang yang bebas. Dalam putusan itu juga agar mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat, kehormatan, nama baik Tambul Husin pada posisi semula,” kata Cecep Priyatna, SH, MH, Penasehat Hukum Tambul Husin yang mengawal kasus tersebut dari tingkat Kejaksaan hingga putusan MA, Rabu (18/04/12) di Pontianak.
Karena itu, lanjut Cecep, Tambul Husin merupakan warna negara yang mempunyai hak sebagai orang yang bebas, untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Kalbar. “Jadi tidak ada halangan baginya atau hambatan apapun dengan alasan yang dibuat-buat,” kata dia.
Ketua Umum Berkibar Tambul Husin, Abul Ainen, ST menilai, berita Tambul Husin masuk dalam lima pemimpin di Kalbar terseret korupsi sama sekali tidak benar. Karena dalam pemberitaan tersebut dasar ekspose Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari 173 kepala daerah yang terseret kasus kosupsi sejak 2004-2012, yakni yang tergolong masih dalam proses saksi, tersangka, terdakwa, dan terpidana. “Dalam kasus itu Tambul Husin bukan sebagai saksi, bukan tersangka, terdakwa apalagi terpidana. Tambul Husin sudah menerima putusan bebas murni dalam kasusnya dulu. Tapi mengapa dimasukan dalam lima pemimpin dari Kalbar yang terseret kasus korupsi. Ini kan menimbulkan tandatanya besar, ada apa dibalik itu,” kata Abul.
Menjadi keanehan, kata dia, kebanyakan wajah dipampang di Koran itu adalah tokoh-tokoh yang akan maju sebagai calon Gubernur Kalbar. “ Tentu ada muatan potitik yang tidak sehat, tidak jujur dan tidak adil di balik itu,”kata Abul. ”Kita sebagai Tim Tambul Husin lanjut Abul, tidak mempermasalahkan bila ekspose Mendagri itu sesuai fakta saat ini. Namun kali ini sudah memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat, mana yang baik dan mana yang benar,” tambahnya.
Namun, lanjut dia, bila Koran dikliping judul dan fotonya saja, lalu isi dalam tidak dikliping, dan disebarkan ke masyarakat awam, maka yang diketahui masyarakat adalah tokoh-tokoh seperti Tambul bermasalah, padahal Tambul sudah divonis bebas. “Ini kan terkesan Tambul Husin terzalimi. Mungkin ada calon lain yang merasa tidak mampu melawan namun hanya mampu bermain isu yang negatif dan berpolitik tidak santun,” kata Abul. (tim)

image, ist

 

Leave a Reply