Bupati Bandung Barat, Drs. H. Abu Bakar, M.Si dan kroninya diduga korupsi pembangunan gedung Pemkab

12 Oktober 2012 09:21 1 comment Views: 461

Share this Article

Author:

image: www.jabarprov.go.id

WARTASIDIK, Jakarta
Setiap proyek pembangunan yang dikeluarkan Pemerintah daerah, sepertinya tidak pernah lepas dari praktek-praktek tindak pidana korupsi, seperti penggelembungan anggaran, tidak transparasinya proses pelelangan dan lainnya.
Jadi dapat dibilang tidak ada yang berjalan sesuai dengan koridornya.
Begitu juga halnya dengan berkas laporan sepihak dari pihak Pengimbang Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta mengenai mega proyek Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang diterima WARTASIDIK beberapa saat yang lalu.
Dalam berkas tersebut, disebutkan adanya dugaan kuat mengenai penyalahgunaan dana pembebasan tanah untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Ngamprah, yang ditargetkan akhir tahun ini.
Saat ini, pembangunan gedung kantor Bupati dan gedung Sekda beserta fasilitasnya dengan biaya Rp 68 miliar itu baru mencapai 10 %. Sembari menunggu pembebasan dan penyelesaian mega proyek tersebut, Pemkab Bandung Barat menyewa gedung bekas pabrik tekstil senilai Rp. 2,1 Milyar per tahun.
Penyimpangan dana pembebasan lahan untuk pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) juga telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan bukti Penerimaan Laporan / Informasi dugaan Tindak Pidana Korupsi No. 2011-21-000239 dari Organi-sasi Komite Pembentukan Bandung Barat, Penanggung Jawab DR. Sunatra kepada KPK, Muhammad Soffan Hadi, penerima Laporan Pengaduan Masyarakat.
Serta surat Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) kepada Ketua KPK di Jakarta, tertanggal 13-12-2011, No. 047/kpkbb/12/2011 Perihal : laporan dugaan korupsi di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. ditandatangani oleh DR. Sunatra, SH, MS (Dewan Penasehat), Drs. KH. Zaenal Abidin, Bc Hk (Dewan Penasehat), Drs. Bagja SIP (Ketua KPKBB), Drs. H. Wawan Riswandi, MM (Waka KPKBB), Asep Suhardi, SIP (Sekretaris), H. Juanda Ridwan (Bendahara KPKBB), Drs. Ade Ratmaja (Ketua KPKBB), H. Kusna Sunardi SMHK SIP (GPKBB), H. Hero Prihatnawan, SH (GPKBB), KH. Asep Hilyatul Aripin (GPKBB) dan Drs. H. Mumu Saepuddin (GPKBB).
Dalam pelaporannya KPKBB juga menyertakan Surat BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada yth Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat di Ngampruh. Nomor : 39. A / S-HP / XVIII.BDG / 08 /2011, Memorandum of Understanding antara Drs Iing Solihin SPd, Kabid SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat dengan Jaka Pardila AR, Direktur Utama PT Rezda Bumikarya Artha Kencana, senilai Rp. 15.097.263.500,-.
Dengan lampiran Kwitansi pinjaman dari Jaka Pardila AR sebesar Rp. 300 Juta , tertanggal 11-05-2011. Kwitansi pinjaman dari Jaka Pardila AR sebesar Rp. 100 Juta, tertanggal 11-02-2011.
Kwitansi pinjaman dari Jaka Pardila AR sebesar Rp. 30 Juta, tertanggal 19-01-2011 dan kwitansi pinjaman dari Jaka Pardila AR sebesar Rp. 20 Juta, tertanggal 07-01-2011.
Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi, No. SR-1979 / D 6 / 01 / 2010 Hal : LHAI dalam kasus dugaan TPK Penyalahgunaan dana pembebasan tanah untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditanda tangani Suraji, NIP. 195 10604 197512 1 001 Kepada Kepala Bareskrim Polri di Jakarta.
Surat Para Ketua Komite SDN kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat. Kabid TK-SD selaku Kuasa Pengguna anggaran di Batujajar.
Pernyataan H. Engkus Suherman, SH, Surat Penunjukan dan penugasan dari Engkus Suherman, SH selaku Koordinator Pelaksanan Lapangan kepada Djudju Hidajat selaku wakil koordinator pelaksana
Surat No : SR-10384 / PW 10 / 5 / 2010 tanggal 26 November 2010. Daftar pihak-pihak yang diduga terkait dan bertanggung jawab dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana pembebasan tanah untuk Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ban-dung Barat.
Daftar Kasus penyimpangan yang dijumpai dalam audit investigasi atas dugaan TPK penyelahgunaan dana pembebasan tanah untuk Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Surat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga, panitia pengadaan barang / jasa kepada Direktur Perusahaan CV Ridho Adhi Pratama, Suhendi Direktur, Surat Pe-rintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 020 / 4408-Disdikpora / 2010.
Surat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga panitia pengadaan barang / jasa kepada Direktur Perusahaan CV. Ridho Adhi Pratama, Suhendi Direktur pemenang Rp. 71.912.000,-.
Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi Gelar Perkara tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kucuran dana pembebasan lahan, untuk Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Serta surat no. 002/kpkbb/I/2012 yang disampaikan kepada Kapolda Metro Jaya, tentang pemberitahuan menyampaikan aspirasi de-ngan koordinator lapangan Asep Suhardi, Sip, tertanggal 05/01/2012.
Lantaran dari pelaporan yang telah diserahkan tersebut, mengapa kasus dugaan korupsi pembebasan lahan tersebut hingga saat ini sepertinya belum terproses.
Bahkan bisa dibilang kasus tersebut seperti di peti es kan. Apa yang sebenarnya terjadi???
Untuk itu, WARTASIDIK akan segera merekomendasikan kepada Tipikor Mabes Polri dan KPK agar kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bandung Barat segera diprioritaskan.
Dan diharapkan para pejabat yang diduga terkait dengan penyelewengan dana mega proyek tersebut dalam hal ini Bupati Kabupaten Bandung Barat dan kroni-kroninya agar segera ditangkap dan diperiksa. (tim)

Leave a Reply